Pernah menjadi Ibu Kota Republik Indonesia, Bukittinggi, pada masa agresi Belanda setelah kemerdekaan, Namun banyak yang tidak dituliskan dalam sejarah kemerdekaan tentang kehadiran PDRI (singkatan : Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) baik dalam buku sejarah di sekolah, maupun pengetahuan generasi muda anak Indonesia.Mungkin ini tulisan kecil tentang PDRI yang pernah menjadikan Sumatera Barat sebagai basis pusat pemerintahan Republik Indonesia setelah kemerdekaan.
Latar Belakang Berdirinya PDRI
Lahir PDRI di sebabkan penyerangan oleh Belanda terhadap Jogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia, serta di tangkapnya Sukarno Hatta.
Mungkin kutipan dari majalah Suara Hidayatullahdi bawah ini dapat menceritakan tentang PDRI
***
PDRI terbentuk, ketimpangan antara daerah dan pusat malah mencolok. Pusat acuh tak acuh kepada daerah. Protes pun menjadi marak
Dalam untaian sejarah Indonesia, PDRI
(Pemerintah Darurat Republik Indonesia) dan PRRI (Pemerintah
Revolusioner Republik Indonesia) tak bisa dipisah satu sama lain. Kedua
peristiwa ini bagai mata rantai yang saling melengkapi.
PDRI dibentuk pada 19 Desember 1948 di
Bukittingi, Sumatera Barat, oleh Syafruddin Prawiranegara. Sedang PRRI
dicetuskan 10 tahun kemudian, tepatnya tanggal 15 Pebruari 1958, di
Padang, Sumatera Barat, oleh Ahmad Husein. Syafruddin sendiri kemudian
diangkat sebagai Perdana Menteri dalam pemerintahan yang baru ini.
Ihwal terbentuknya PDRI bermula ketika
Belanda melancarkan agresi kedua dengan menduduki ibukota negara yang
saat itu berkedudukan di Yogyakarta. Ketika itu, Belanda juga menawan
Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.
Beberapa jam sebelum ditawan, Soekarno
sempat menyurati Syafruddin selaku Menteri Kemakmuran RI yang saat itu
sedang menjalankan tugas di Bukittinggi, Sumatera Barat. Surat itu
berisi mandat kepada Syafruddin agar segera membentuk PDRI. Tanpa ada
hambatan, sehari setelah itu, pemerintahan darurat terbentuk.
Perjalanan PDRI selanjutnya jelas tak
mulus. Syafruddin dan kawan-kawan terus diburu Belanda yang tak senang
dengan berdirinya pemerintahan baru. Roda pemerintahan terpaksa
digerakkan dengan cara bergerilya di hutan-hutan Sumatera Barat.
Upaya Syafruddin menyelamatkan bangsa
dari ketiadaan pemerintahan boleh dikata berhasil. Melalui pemancar
radio di Koto Tinggi, PDRI telah membukakan mata internasional untuk
mengakui kedaulatan RI.
Agresi militer Belanda berhenti. Soekarno dan Hatta dibebaskan. PBB mengakui kedaulatan Indonesia.
Seiring keberhasilan ini, cerita tentang
PDRI juga ditutup dengan happy anding yang mengharu-biru. Setelah
dijemput oleh Muhammad Natsir ke Payakumbuh, Syafruddin berangkat ke
Yogyakarta untuk mengembalikan mandat pemerintahan kepada Presiden
Soekarno.
Di Lapangan Koto Kaciak, keberangkatan
Syafruddin dilepas dengan tangis haru ribuan masyarakat dan para pejuang
yang telah berbulan-bulan keluar masuk hutan demi menyelamatkan PDRI.
Selama berada di hutan, mereka mengandalkan budi baik masyarakat yang
kerap mengirimi mereka nasi bungkus untuk menunjang hidup.
Post a Comment